NTB Kembangkan Wisata Syari’ah

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi membuka seminar sehari NTB
menuju destinasi wisata syariah
dan wisata keluarga dunia di Hotel Lombok Raya, Rabu (3/6/2015)

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk para pelaku industri pariwisata untuk bersama-sama mengembangkan wisata syari’ah di Nusa Tenggara Barat. Ajakan tersebut disampaikan gubernur saat memberikan sambutan pada seminar sehari yang bertemakan “Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Wisata Syari’ah dan Wisata Keluarga Dunia” di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu, 3 Juni 2015.

Dikatakan gubernur, dengan bersama-sama membangun wisata syari’ah, maka potret pariwisata di Nusa Tenggara Barat akan semakin beragam. Hal itu, menurut gubernur, dikarenakan baik pemerintah daerah maupun para pelaku industri pariwisata bisa menghadirkan dan menyiapkan suatu fasilitas baru yang memang diperlukan oleh segmen tertentu seperti para Muslim Travellers.

“Kita bisa mulai dengan banyak hal, seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa ambil peran untuk sertifikasi, dan banyak hal-hal yg bisa kita lakukan ke depan,” ucap gubernur.

Dikatakan gubernur, wisata syari’ah merupakan salah satu potensi yang sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ataupun untuk Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, yang pada saat yang sama juga dikaruniakan keindahan alam, keragaman budaya dan potensi-potensi tempat wisata lain yang bisa dikembangkan.

“Potensi wisata syari’ah atau wisata keluarga di Nusa Tenggara Barat itu sangat besar. Bukan hanya karena mayoritas penduduk islam, tapi karena potensi alam dan budaya yang menarik para wisatawan cukup banyak di daerah kita,” jelas gubernur

Dikatakan gubernur, wisata syari’ah sebagai wisata yang mengadopsi nilai-nilai islam, dimana dalam hal tersebut ada aspek kehalalan dalam makanan dan beberapa hal lainnya yang menjadi perhatian para Muslim Travellers kemanapun mereka pergi.

Gubernur juga meyakini, bahwa ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan agar kehadiran wisata syari’ah di Nusa Tenggara Barat tidak bermakna menghilangkan wisata konvensional yang ada, namun justru menghadirkan satu pendekatan pariwisata yang lain, sehingga Nusa Tenggara Barat akan memiliki lebih banyak lagi peluang untuk mengatraksi para wisatawan dari luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam membangun sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat dan berjanji untuk memberikan dukungan politik yang berwujud kebijakan, fasilitasi program, upaya untuk mensinergikan dengan kabupaten kota dan termasuk keberpihakan anggaran.

“Peran-peran dari gubernur dan jajaran pemerintah daerah tersebut itu hanya sebagian kecil dari peran-peran yang dibutuhkan untuk membangun wisata syari’ah atau halal industry di negeri yang kita cintai,” tambah gubernur.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, gubernur menyampaikan pentingnya memastikan agar pembagunan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau daerah bisa saling mendukung dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal itu dikatakan penting oleh gubernur, karena menurutnya pembangunan yang baik adalah yang ada keberlanjutan dan dukungan yang kuat dari masyarakat.

“Jadi sejauh kita mengembangkan suatu model pembangunan dan pendekatan di sektor-sektor tertentu yang menghargai dan memfasilitasi nilai-nilai luhur masyarakat, maka apa yang kita lakukan itu Insha Allah akan lebih suskes dan berkelanjutan,” ucap gubernur yang akrab dengan sapaan TGB itu.

Di akhir sambutan, gubernur menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah bersama seluruh stakehokder untuk bisa segera merumuskan langkah-langkah strategis dan menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk kesiapan Nusa Tenggara Barat dalam menjadi salah satu daerah halal tourism.

Seminar sehari ini juga menghadirkan pembicara Dr. Sapta Nirwandar selaku tim pengembangan pasar syari’ah Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB. (Humas NTB)