Kasihan, Listrik di NTB Terburuk dan Termahal di Indonesia Sering Padam Lagi

Sistem kelistrikan di NTB dinilai terburuk dan termahal di Indonesia. Hal itu terlihat dengan seringnya dilakukan pemadaman serta mahalnya biaya produksi listrik di daerah ini dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Mahalnya biaya produksi listrik di NTB itu lantaran, sekitar 80 persen pembangkit listrik di daerah ini masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

‘’Ke depan NTB harus memperbaiki sistem kelistrikannya. Karena  sistem kelistrikan di NTB, terburuk di Indonesia,’’ kata Anggota Komisi VII Bidang Energi dan Pertambangan DPR RI, Dr. H. Kurtubi, M.Sc saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Rabu (4/3/2015).

Hal itu katanya, dibuktikan oleh beberapa indikator. Pertama, biaya produksi listrik di NTB termahal di Indonesia, sekitar Rp 3.500 per kwh.

Jika dibandingkan daerah lain di Indonesia yang pembangkit listriknya menggunakan PLTU, biaya produksi listrik sekitar Rp 2.000 per kwh. Sementara, jika menggunakan PLTG, biaya produksi listrinya sekitar Rp 700- Rp 900 per kwh. Biaya produksi listrik inilah yang berpengaruh pada pelanggan.

Ia mengungkapkan, saat ini sebesar 80 persen pembangkit listrik yang ada di NTB adalah PLTD. Pembangkit listrik ini, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga sebagian besar adalah mesin sewa, bukan milik PLN.

‘’Ini harus dikoreksi total sistem listrik NTB ini. Tidak boleh ke depan, listrik NTB ini digantungkan begitu dominan terhadap BBM yang sangat  mahal,”imbuhnya.

Ahli perminyakan ini, mendorong pemerintah supaya segera membangun dan mempercepat pembangunan pembangkit non PLTD seperti PLTU, PLTG dan pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Sembalun, PLTMH, PLTS  dan energi biomassa yang sudah diprogramkan pemerintah.

“Agar rasio elektrifikasi NTB terendah di seluruh Indonesia sekitar 67 persen. Provinsi lain sudah 80 persen. Lima tahun kedepan, listrik di NTB harus meningkat secara kongkrit,” tandasnya.

Politisi Nasdem Dapil NTB ini menambahkan, listrik di NTB dalam beberapa tahun ke depan tak boleh byarpet (mati hidup). Untuk itu, pengerjaan proyek PLTU Jeranjang unit I dan II yang hingga kini belum bisa beroperasi diminta dipercepat. Pengerjaan proyek itu tak boleh tersandera oleh kontraktor pelaksanaan yakni PT. Barata Indonesia.

Jika perusahaan BUMN itu tak mampu memenuhi janjinya menyelesaikan kontrak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, ia meminta Kementerian BUMN menegur keras perusahaan tersebut. ‘’Kalau ndak mampu bilang ndak mampu. Beri peluang kepada yang mampu, katakanlah PLN.’’  ‘’ Sekali  lagi, Jeranjang segera diselesaikan  apapun caranya. Apakah Barata segera menyelesaikan kontraknya atau di take over oleh PLN. Yang kami tahu ini dipercepat, agar pemadaman di Lombok cepat selesai,” pungkasnya. (muhammad nasir)