Gubernur NTB Harap Tidak Ada Vaksin Ilegal Beredar

Obat ilegal yang berhasil disita.

Maraknya peredaran vaksin palsu di beberapa daerah menimbulkan keresahan berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Selasa (28/6/2016), Gubernur memanggil Kepala BPPOM NTB Drs. I Gede Nyoman Suandi ke ruang kerjanya.

Kepada Kepala BPPOM gubernur meminta agar masalah peredaran obat dan vaksin di NTB benar-benar dipastikan kelegalannya. “Pastikan tidak ada jalur bagi vaksin dan obat palsu untuk masuk ke NTB, “ ujar gubernur mengingatkan.

Kepala BPPOM hadir bersama Kadis Perindag Budi Septiani dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB, Hairil Anwar, SKM menyampaikan kepada gubernur, sejauh ini di NTB tidak ditemukan vaksin palsu layaknya yang beredar di tiga kota besar, seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi.

Orang tua tidak perlu was-was jika anaknya  mendapatkan pelayanan imunisasi di posyandu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah, karena di sana vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. ‘’Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya,’’ klaimnya.

Ia mengungkap, ada dua jalur yang digunakan untuk memantau peredaran vaksin palsu ini, yaitu jalur resmi melalui jalur Kementerian Kesehatan dan jalur swasta. Untuk distributor swasta, pihaknya mengaku telah melakukan sidak ke lokasi didampingi Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Terkait hal ini, gubernur meminta BPPOM secara berkala melakukan  pemeriksaan terhadap bahan obat yang dikonsumsi masyarakat.  Selain itu, merapikan jalur distribusi obat yang beredar di masyarakat.

Sementara pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas perindustrian dan Perdagangan punya kewajiban memastikan kepastian legalitas obat/vaksin yang dikonsumsi masyarakat. ”Pastikan bahan yang terkandung didalamnya merupakan hal yang aman untuk dikunsumsi, bukan justru membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga meminta kewaspadaan tidak hanya pada kasus peredaran vaksin palsu, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tapi juga termasuk peredaran obat. Apalagi, banyak ditemukannya kasus obat herbal di NTB yang justru kandungannya tidak herbal dan membahayakan kesehatan.  

Dalam hal ini, BPPOM,Dikes, Disperindag agar memperkokoh pengawasan. “Bila perlu, Satpol PP secara berkala turut memantau ilegalitas, distribusi dan penggunaan obat yang beredar, termasuk obat tradisional. Gubernur juga meminta pemerintah memberikan edukasi pada masyarakat. Apalagi, vaksin ini baru saja berhasil dibongkar, gubernur merasa khawatir, tenaga kesehatan selama ini cenderung tidak cermat memeriksa vaksin yang diberikan kepada masyarakat,baik dalam hal kemasan, serta legalitas tenaga medis yang ,memberkan pelayanan vaksinasi.

Untuk itu, Dikes dan BPPOM diminta mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana mengetahui obat dan vaksin yang asli. Mulai dari datang ke fasilitas kesehatan yang resmi, tenaga kesehatan yang melayani bersertifikat dan ketiga pastikan tenaga itu ikut mengecek bahan yang diberikan adalah resmi atau legal.

Kepada Kepala Biro Humas, H. Yusron Hadi gubernur meminta membuat iklan layanan masyarakat. “Publish layanan masyarakat di media massa untuk mengedukasi masyarakat  dan menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap obat maupun vaksin yang dikonsumsi,’’ sarannya. (*)