Gubernur Buka Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan pada Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat, Senin (22/8/2016).

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan, pembangunan adalah upaya untuk mensinergikan seluruh modal yang ada demi mencapai tujuan bersama. Modal ada yang bersifat materi dan immateri, dimana salah satu modal materi adalah sumber daya keuangan dan bagi pemerintahan sumber itu adalah APBD.

Namun, lanjutnya, ada juga sumber daya keuangan yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, yang hanya bisa memfasilitasi dalam bentuk pembuatan regulasi, yaitu dana atau sumber daya dari pihak swasta atau investor.

“Karena dana ini adalah dana dari investor atau pengusaha, maka tugas pemerintah adalah memastikan bahwa regulasi dibuat adalah regulasi yang dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya di daerah ini,” ujarnya dalam Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat, Senin (22/8/2016).

Gubernur mengaku, ada sumber dana pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi tidak sepenuhnya lepas salah satunya adalah sumber dana yang ada di BPD atau dalam hal ini Bank NTB. BPD di satu sisi adalah suatu identitas yang memiliki regulasi sendiri dan tunduknya juga bukan kepada pemerintah daerah dari sisi regulasi. Namun demikian, pihaknya berharap agar pengelolaan BPD bisa berkontribusi dalam mendorong pencapaian beberapa indikator pembangunan.

Untuk itu, harapnya, gubernur berharap BPD bisa menjadi satu contoh intitusi yang menerapkan tata kelola yang baik. “Dengan seminar internasional ini apa yang menjadi harapan masyarakat NTB akan BPD yang semakin kontributif dalam pembangunan daerah bisa terwujud,”  harapnya.

Gubernur juga berterima kasih atas inisatif BPK melaksanakan kegiatan seminar internasional di Lombok. Kegiatan ini akan menjadi motivasi dan pendorong bagi NTB khususnya seluruh perangkat pemerintahan untuk bekerja lebih baik lagi dan berikhtiar menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa.

Sementara Ketua Panitia Seminar Nasional Sjafrudin Mosii, S.E, M.M , menjelaskan, seminar internasional ini bertujuan meningkatkan pemahaman bersama tentang peran BPD sebagai agen pembangunan dan pentingnya regulasi yang mengatur tentang BPD. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemberian wewenang yang besar direfleksikan dalam desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi.

“Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan, desentralisasi fiskal diberikan agar daerah leluasa dalam mengelola keuangan dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah,” jelasnya.

Ada potensi PAD lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari BUMD. BUMD yang terdaftar di seluruh Indonesia per 31 Desember 2014 berjumlah 1.307 BUMD yang bergerak di berbagai jenis usaha dengan jumlah aset yang dikelola sebesar Rp 463 triliun. Sebanyak 97,5% dari seluruh jumlah aset atau sebesar Rp 451,8 triliun dikelola BPD. Dengan besarnya pengelolaan tersebut, seharusnya BPD dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pembangunan daerah.  (*)