Kemdikbud Siap Dukung NTB Jadi Provinsi Berwawasan Inklusi

Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) 
pad2 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) Dr. Mudjito, AK, MSi

Anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Anak-anak berkebutuhan khusus adalah sama dengan anak-anak normal lainnya. Namun, di masyarakat masih ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus masih menganggap anak mereka adalah aib, sehingga belum mendapatkan perhatian sebagaimana halnya anak-anak normal lainnya. Padahal, mereka butuh pendidikan dan harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi di berbagai bidang dan sektor.

Inilah tugas Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dr. Mudjito, AK, MSi, memperjuangkan adanya penyetaraan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, termasuk di NTB. Baginya, adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam memperhatikan masalah anak-anak berkebutuhan khusus dengan mengalokasikan anggaran perlu diberikan apresiasi.

Pada kesempatan ini, pihaknya memberikan apresiasi pada jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang dipimpin H. Suhaili FT, SH, sebagai Kabupaten Berwawasan Inklusi di NTB. Apa yang dilakukan jajaran Pemkab Loteng tersebut mesti diikuti daerah lain di NTB, termasuk NTB bisa menjadi Provinsi Berwawasan Inklusi. Dibandingkan dengan sebelumnya, Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah umum tertatih-tatih dalam memperjuangkan sekolah berwawasan inklusi. Sementara sekarang ini, pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh pada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. ‘’Sekarang ini, sudah ada support. Kami siap dukung daerah,’’ ujarnya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/6).

Terkait hal itu, lanjutnya, pihaknya mendukung penuh rencana Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM, menjadikan NTB sebagai salah satu Provinsi Berwawasan Inklusi. Namun, sebelum mewujudkan program ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan beberapa regulasi yang dibutuhkan, sehingga mewujudkan Provinsi Berwawasan Inklusi sesuai dengan harapan.

Diakuinya, Kepala Bidang PKLK Dikpora NTB H. Manggaukang Raba meminta pusat me-launching NTB sebagai Provinsi Berwawasan Inklusi tanggal 17 Desember 2014 atau bertepatan dengan HUT NTB ke 56. Namun, pihaknya meminta pemerintah daerah harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga program dimaksud cepat terwujud. ‘’Diperlukan langkah-langkah yang kongkret dan tidak hanya sekadar wacana. Mewujudkan itu harus didukung regulasi, anggaran, peraturan gubernur atau tim pokja di lapangan. Paling tidak, tahun depan, itu sudah bisa diwujudkan,’’ ujarnya meyakinkan.

Pihaknya yakin, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang merupakan tokoh agama di NTB akan memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan berwawasan inklusi, apalagi ini bisa meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan indeks pembangunan manusia (IPM). Belum lagi, ujarnya, gubernur memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah pendidikan di NTB, termasuk sekolah bagi berkebutuhan khusus.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada pemerintah daerah dalam menjadikan NTB sebagai Provinsi Berwawasan Inklusi, pemerintah pusat siap mengalokasikan anggaran pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), karena belum memiliki SLB. Namun, semuanya tergantung dari Pemerintah KLU dalam menyediakan lahan bagi pembangunan SLB dimaksud. Artinya, ketika sudah ada lahan bagi pembangunan SLB di KLU, pihaknya siap langsung mengalokasikan anggaran.

Mudjito mengakui, sekolah pendidikan inklusi berbeda dengan sekolah umum. Sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus memiliki fasilitas berbeda, begitu juga dengan tenaga pengajar yang harus menempuh pendidikan khusus pula. ‘’Sebagai contoh Lombok Tengah telah mengirim empat tenaga pengajar di Universitas Negeri Surabaya. Mereka dibiayai sampai mereka tamat, setelah itu, mereka kembali mengajar di daerah asal,’’ terangnya.

Sementara Kepala Bidang PKLK pada Dinas Dikpora NTB H. Manggaukang Raba, memberikan apresiasi positif atas dukungan positif terkait keinginan pihaknya menjadikan NTB sebagai salah satu Provinsi Berwawasan Inklusi. Pihaknya melihat masalah anak-anak berkebutuhan khusus masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga pendidikan mereka bisa setara dengan anak-anak normal lainnya.

Diakuinya, pihaknya berkeinginan memberikan kado bagi Pemprov NTB di ulang tahunnya ke 56 tanggal 17 Desember mendatang berupa daerah yang berwawasan inklusi. Namun, banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi membuat pihaknya harus bersabar dan berjuang hingga tahun depan. ‘’Rencana 17 Desember 2014 ini mau launching. Tapi pusat bilang pelan-pelan,’’ ujarnya. 

Kepala Bidang PKLK pada Dinas Dikpora NTB H. Manggaukang Raba

 Terkait hal ini, pihaknya berusaha mewujudkan NTB sebagai Provinsi Berwawasan Inklusi tahun depan dengan melakukan persiapan matang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan menggelar Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan PKLK yang dihadiri 30 kepala SLB se-NTB di Hotel Lombok Garden Rabu (25/6) malam. Pihaknya berharap dengan adanya wokshop ini, ada persamaan persepsi dari penyelenggara pendidikan khusus di daerah ini dalam mewujudkan program di Dinas Dikpora NTB. ‘’Mudah-mudahan ke depan, harapan NTB jadi Provinsi Berwawasan Inklusi bisa terwujud. Apalagi belum banyak daerah di Indonesia yang jadi Provinsi Berwawasan Inklusi,’’ tandasnya. (*)