Habiskan Anggaran Rp 200 Juta

PERJALANAN lima orang pejabat dari NTB ke Australia untuk menemui manajemen Jetstar Airways menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 juta dari APBD NTB. Para pejabat yang terdiri dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H.L. Gita Aryadi, M.Si. Dua orang pimpinan Komisi II Bidang Perekonomian dan Pariwisata DPRD NTB, Johan Rosihan, ST dan Mori Hanafi, SE, M.Comm serta Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra itu akan berada di negeri Kanguru selama empat hari.

“Dananya (biaya perjalanan) ke Australia itu dari APBD  sekitar Rp 200 juta untuk lima orang selama empat hari di sana,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir ketika dikonfirmasi Rabu (18/6) sore kemarin.

Rombongan pejabat dari Pemprov NTB itu berangkat ke Melborne Australia pada tanggal 17 Juni 2014. Selama di Australia, Wakil Gubernur beserta rombongan akan melakukan dua agenda penting. Yakni membicarakan masalah komitmen Pemprov NTB terkait dengan masalah pemberian marketing fund (dana promosi) melalui masakapai penerbangan Jetstar Airways.

Seperti diketahui, manajemen Jetstar Airways telah menginformasikan akan menutup rute penerbangan langsung Perth Australia – Bandara Internasional Lombok (BIL) yang mulai dibuka September 2013 lalu. Rencana penutupan rute ini ditengarai karena belum diwujudkannya komitmen pemprov NTB untuk memberikan marketing fund tersebut.

Terkait dengan hal itu, Wagub bersama rombongan menemui langsung General Manager (GM)  Jetstar Airways di Melbourne Australia. Dalam pertemuan dengan menejemen Jetstar yang diagendakan pada 18 Juni (kemarin, Red) itu, Wagub akan memastikan komitmen Pemprov NTB seperti apa yang diinginkan manajemen Jetstar. Nantinya, akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan penggunaan dana promosi itu.

Selain membicarakan masalah keberlangsungan rute penerbangan Perth-Lombok, Wagub juga diagendakan membicarakan tentang peternakan. Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama tiga gubernur lainnya dari wilayah Indonesia Timur diajak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama belasan menteri ke Australia terkait dengan kerjasama sektor peternakan sapi.

Empat gubernur di kawasan Indonesia timur diajak serta dalam rombongan tersebut yaitu Papua Barat, Bali, NTB, dan NTT. Kerjasama di sektor peternakan (sapi) penting karena kebutuhan dan permintaan daging sapi terus meningkat. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya investasi pengembangan industri ternak di dalam negeri dengan harapan, di Provinsi Nusa Tenggara dan Papua Barat yang memiliki potensi bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Sehingga semuanya tidak harus impor tapi bisa disiapkan di dalam negeri. (suara ntb)

Kepala Disbudpar NTB Muhammad Nasir