Menggugat Independensi Media di Pilpres 2014

.

 Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino (kiri) 
bersama Pemimpin Redaksi Radar Lombok H. Toni Edi Wibowo 
dan akademisi dari IAIN Mataram Kadri 
saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar PWI Cabang NTB 
di Kantor PWI Cabang NTB, Kamis (26/6/2014)

Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 yang diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) berpengaruh besar terhadap eksistensi media di Indonesia. Dua media televisi berita di Indonesia menjadi sorotan, karena berkaitan dengan pemberitaan yang ditayangkan stasiun televisi bersangkutan. Satu media televisi berpihak pada Jokowi-JK,
satu lagi berpihak pada Prabowo-Subianto diikuti media televisi yang pemiliknya mendukung pencapresan salah satu pasangan calon presiden.

Inilah yang menjadi sorotan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB saat menggelar diskusi bertema ‘’Menggugat Independensi Media untuk Ikut Mensukseskan Pilpres 2014’’ di Kantor PWI Cabang NTB, Kamis (26/6/2014). Diskusi ini menghadirkan pembicara dari akademisi IAIN Mataram Dr. Kadri, Penanggung Jawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino dan H. Toni Edi Wibowo dari Harian Radar Lombok.

Kadri melihat apa yang terjadi dan menimpa sejumlah media pada saat sekarang ini adalah sebuah kondisi yang dilematis. Di satu sisi, media bersangkutan harus memenuhi keinginan sang pemilik yang merupakan petinggi partai dan mendukung capres tertentu. Sementara di sisi lain, mereka juga harus melaksanakan tugas dan kontrolnya sebagai media yang harus membuat berita berimbang (cover both side) atau sesuai dengan UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

Meski demikian, Kadri memandang wartawan yang bekerja di dua media yang menjadi sorotan secara nasional tersebut adalah korban kebijakan. Bagaimana tidak, jika mereka tidak melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja di perusahaan. Lain halnya, jika mereka digaji oleh pemerintah atau negara.

Namun, Kadri memberikan apresiasi pada media cetak di NTB yang dianggap netral dalam pemberitaannya. Dirinya melihat selama menjelang pelaksanaan pilpres di NTB, media cetak, seperti Suara NTB dan Lombok Post dianggap masih netral dan tidak memihak pada salah satu calon. Hal ini, ujarnya, patut diberikan apresiasi terhadap pemberitaan media di NTB.

Harapan senada disampaikan Pemimpin Radar Lombok H. Toni Edi Wibowo agar seluruh media mematuhi kode etik jurnalistik dalam memberitakan masalah pelaksanaan pilpres di NTB. Adanya tidak independennya media di tingkat nasional, ujarnya, butuh ketegasan dari Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyikapi masalah tersebut, sehingga tidak merugikan masyarakat. Tindakan tegas perlu dilakukan, karena frekwensi penyiaran yang dipergunakan adalah milik publik.

Sementara Penanggungjawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino, menegaskan, tidak ada satu pun aturan, baik di UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang membenarkan media tidak netral atau memihak pada calon tertentu. Dalam hal ini, ujarnya, media tidak boleh terjebak dalam permainan politik peserta pemilu atau pilpres. Alasannya, media harus memberikan pencerahan serta pendidikan yang baik bagi masyarakat. (*)