Anggota Satpol PP Se-NTB Harus Tingkatkan Kompetensi

Wagub H. Muh. Amin, Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, Kepala Satpol PP Lalu Dirjaharta. 

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, mengingatkan semua pihak harus berada pada posisi problem solver atau pemecah masalah dari setiap masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, sulit mewujudkan pembangunan yang baik kalau semua pihak menjadi bagian dari masalah yang ada, terutama masalah keamanan.

"Lakukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Saya yakin dengan pendekatan seperti itu, segala permasalahan yang terjadi akan teratasi dengan baik, termasuk gangguan-gangguan yang dapat membuat pembangunan terhambat," jelas wagub saat Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Objek Wisata dan Kemampuan Dasar Intelijen bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Se- NTB, di Hotel Puri Saron, Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Kamis (14/7/2016). Kegiatan ini dihadiri Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH, MSi, dan Kepala Satpol PP NTB Drs. Lalu Dirjaharta, MSi.

Kegiatan yang diinisiasi Satpol PP NTB ini melibatkan anggota Satpol PP kabupaten/kota se-NTB. Masing-masing kabupaten/kota mengutus tiga anggotanya untuk mengikuti kegiatan ini.

Wagub menyebut setiap daerah memiliki potensi konflik dan masalah, apalagi tugas utama Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah serta mendukung terciptanya kondusivitas daerah. Apalagi, Satpol PP bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Oleh karena itu, saya berharap anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, agar semakin mampu bertindak cepat, tegas dan humanis serta senantiasa bisa bertindak sesuai koridor hukum agar terhindar dari pelanggaran hukum dan lain-lain,” harapnya.

Sementara Kepala Satpol PP NTB Drs. Lalu Dirjaharta, MSi, menjelaskan, kegiatan bimtek yang digelar ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Pol PP dalam melakukan pengamanan. Termasuk, menjaga kondusivitas dan tata cara mendapatkan informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan di kawasan wisata.

“Ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah daerah di bidang pariwisata, khususnya destinasi wisata halal,” jelasnya.

Dari dari 40 anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam menjalankan tugas, terutama di lapangan. Karenanya, dia meminta peserta untuk serius mengikuti kegiatan dan memanfaatkannya untuk bertukar gagasan dan pengalaman.