Abraham Samad : Idealnya Pilkada Tetap Langsung

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abraham Samad, SH, MH mengatakan, dirinya tetap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, bukan lewat DPRD.

“Kalau kita melihat demokrasi kita kan seharusnya dikembalikan kepada rakyat, itu keadulatan ada di rakyat. Kalau kedaulatan itu ada di rakyat maka idealnya pemilihan itu tetap seperti sekarang, langsung oleh rakyat. Tidak usah dikembalikan ke DPRD,” ujarnya ketika dikonfirmasi disela-sela menjadi pembicara dalam Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Mataram, Jumat (12/9/2014).

Dikatakan, jika ada kelemahan-kelemahan sistem Pilkada langsung yang dilakukan selama ini maka tinggal memperbaiki aturan pelaksanaannya saja. Artinya, aturan mengenai pengawasannya yang perlu diperketat untuk meminimalisir terjadinya politik uang (money politics).

“Yang jelas pemilihan harus seperti sekarang, dilakukan oleh rakyat secara langsung karena itu wujud dari demokrasi. Tapi kita pahami bahwa potensi kecurangan kan besar. Oleh karena itu, pengawasannya yang harus diperketat. Regulasinya yang diperketat,”imbuhnya.

Abraham tak mau berandai-andai jika RUU Pilkada itu nantinya disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR RI. Dengan melihat aksi penolakan yang muncul dari berbagai eleman masyarakat, ia yakin RUU Pilkada akan tetap berlaku seperti saat ini. Dimana Pilkada akan tetap dilakukan secara langsung.

‘’Kita lihat saja, kita belum bisa berandai-andai. Tapi saya yakin bahwa RUU Pilkada itu tetap berlaku seperti kemarin. Saya yakin 100 persen masih Pilkada langsung,’’ pungkasnya. (Suara NTB)