Perbedaan Data Buta Huruf, BPS Menduga Usia di Bawah 15 Tahun Tak Terdata

 

Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin mengatakan pihaknya rutin melakukan pendataan setiap tahun terkait dengan jumlah masyarakat yang masih buta huruf. Bahkan, katanya, BPS melakukan pendataan tiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, munculnya perbedaan data jumlah masyarakat yang masih buta huruf itu disebabkan Pemprov NTB melalui Dikpora hanya berpatokan pada pengentasan sebanyak 200 ribu orang lebih masyarakat yang harus dientaskan sejak 2008 lalu. Sebanyak 200 ribu orang masyarakat buta huruf yang dientaskan sejak 2008 itu berumur di atas 15 tahun.

Padahal, kata Wahyudin, ada masyarakat berumur di bawah 15 tahun yang buta huruf yang tak tersentuh program pengentasan buta aksara itu. Sehingga, saat ini masyarakat berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu itulah yang ikut menyumbangkan bertambahnya masyarakat yang buta huruf.

‘’Itu permasalahannya. Orang-orang yang ditangani tidak hanya usia 15 tahun ke atas. Tapi yang umurnya kurang dari 15 tahun yang masih buta huruf ini harus ditangani juga. Karena suatu saat pasti usianya akan meningkat menjadi 15 tahun. Ketika dia masuk usia 15 tahun masuk lagi dia kategori buta huruf lagi sebagai penambah sebelumnya,’’ sebutnya.

Menurutnya, jika masyarakat yang berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu juga ikut ditangani program pengentasan buta aksara maka mereka tak akan menjadi faktor penambah. BPS mengaku mempunyai data rinci terkait dengan jumlah masyarakat buta huruf yang berumur di bawah 15 tahun ke bawah. Dari sekitar 15 persen tersisa masyarakat yang buta huruf di NTB ini, lanjut Wahyudin, mayoritas berumur 40 tahun ke atas.

‘’Dari persentase itu lebih banyak Lombok Tengah dan Lombok Utara. Tetapi dari sisi jumlah ya Lombok Timur paling banyak  karena penduduknya paling banyak. Itu hasil survei Susenas,’’ tandasnya.

Sementara itu, Pemprov NTB dan BPS duduk bersama menyikapi perbedaan data jumlah angka buta huruf di daerah ini hingga tahun 2013 lalu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui letak permasalahan sehingga bisa muncul perbedaan data jumlah masyarakat yang sudah dientaskan dari buta huruf.

‘’Kan programnya (pengentasan buta huruf, Red)  sudah sangat intens. Sudah sangat tinggi capaiannya. Bisa terjadi apa  yang dilakukan itu tidak tercover oleh pendatanya. Oleh karena itu kita harus sama-sama,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (11/9/2014).

Sebagaimana diketahui, data terakhir pada tahun 2013 lalu, terjadi perbedaan data antara Pemprov NTB dengan BPS. Dimana, data yang dikeluarkan Pemprov NTB melalui Dikpora bahwa angka melek huruf di NTB sampai tahun 2013 sudah mencapai 96 persen. Artinya, jumlah masyarakat yang buta aksara tersisa sekitar 4 persen.

Sementara, data dari BPS NTB menunjukkan bahwa angka melek huruf sampai dengan tahun 2013 sekitar 85 persen. Artinya jumlah masyarakat NTB yang masih buta huruf  tersisa sekitar 15 persen.

Menurut Sekda, jika dilakukan intervensi pengentasan buta huruf (aksara) pada suatu wilayah tertentu maka harus juga dilakukan pendataan di wilayah tersebut. Sehingga datanya bisa sinkron antara dinas terkait dengan data BPS. “Dalam waktu dekat saya satukan semua ini. Tidak ada waktu untuk tidak satu dalam satu kotak. Kita masih tersisa sekitar 4 persen, 96 persen capaiannya angka melek huruf. Tetapi BPS baru 85 persen. Kan 15 persen itu ndak sedikit itu. Kalau dikorelasikan dengan jumlahnya sudah banyak itu. Kalau bisa  secepatnya selesai (perbedaan data) ini,’’tandasnya. (Suara NTB)