Gubernur NTB Minta Target Penurunan Kemiskinan Dinaikkan

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi memimpin 
rapat koordinasi  percepatan penurunan kemiskinan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018 ditargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen pertahun. Target penurunan angka kemiskinan  sebesar satu persen itu dinilai kurang progresif  sesuai dengan masukan dari para staf ahli gubernur. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta dilakukan koreksi terhadap target tersebut. Ia meminta dilakukan review terhadap RPJMD supaya target penurunan kemiskinan sebesar 2 persen per tahun seperti periode sebelumnya.

‘’Kita tahu ada target di RPJMD yang perlu dikoreksi. Jadi saya mengarahkan untuk target penurunan kemiskinan ini bukan satu persen pertahun tetapi taruh dua persen ndak masalah. Untuk menjadi pemacu kita. Dalam masalah ini kalau kita betul-betul melaksanakan dengan baik maka dengan hitungan yang ada sebenarnya bisa. Jadi revisi target penurunan kemiskinan itu,’’ ujarnya saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan penurunan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (10/9/2014).

Sesuai dengan rilis terakhir  BPS, jumlah penduduk miskin di NTB  pada Maret 2014 mencapai 820.818 orang atau 17,24 persen. Atau berkurang 22.846 orang  atau 2,71 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 843.664 ribu  orang  atau 17,97 persen.

Berbicara masalah kemiskinan menurut gubernur, sebenarnya tidak ada hal yang baru. Menurutnya, semua sudah tahu faktor-faktor dan langkah-langkah penanggulangannya. Hanya saja, katanya, harus dipikirkan langkah yang lebih cepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan itu.

Untuk itu, paparan dari para staf ahli gubernur yang menawarkan langkah-langkah  untuk mempercepat penurunan angka kemuskinan dalam rangka mengangkat derajat masyarakat yang masih miskin sangat bagus dan diberikan apresiasi. Dimana staf ahli yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Ir. H. Ridwan Syah, M.TP pada kesempatan tersebut memberikan masukan supaya ada gerakan bedah rumah yang dilakukan di daerah.

Zainul Majdi mengatakan, program bedah rumah merupakan salah satu program dari sekian banyak program yang dilakukan Pemprov NTB dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. ‘’Paparan staf ahli menawarkan ini tidak hanya menjadi program tetapi juga gerakan. Artinya, ada mobilisasi yang lebih banyak, baik menyangkut sumber daya keuangan maupun para pihak yang dilibatkan,’’ katanya.

Ia sependapat dengan gerakan bedah rumah itu dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, jika rumah yang tak layak huni diperbaiki maka akan meningkatkan semangat masyarakat miskin untuk hidup dan lebih bersemangat lagi menjalani hidup.

‘’Masyarakat merasa lebih terhormat dan percaya diri yang akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Kita ingin menciptakan suasana hati, kebatinan, suasana mental yang lebih positif yang pada akhirnya benih meningkatkan kualitas manusia di NTB,”imbuhnya.

Dalam masalah penurunan angka kemiskinan ia mengajak semua pihak untuk beralih kepada pemikiran yang lebih hakiki. Bahwa masalah kemiskinan tidak hanya sekadar statistik namun juga masalah manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, setiap tahun harus bisa dipastikan seberapa banyak masyarakat miskin  yang bisa diangkat dari garis kemiskinan.

‘’Ini adalah dua hal yang sungguh-sungguh berbeda. Antara bagaimana kita mencoba memperlakukan manusia sebagai angka statistik atau kita berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau pendekatan memenuhi kebutuhan dasarnya ini yang kita ambil, maka insya Allah kebijakan kita akan menjadi kebijakan yang lebih substantif dan nanti statistik akan mengikuti di dalam perkembangannya,’’katanya.

Selain itu, dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, gubernur yang memimpin NTB pada periode kedua ini meminta kepada jajarannya agar keseluruhan data yang digunanakan mengacu kepada data BPS dan TNP2K. Terkait dengan data ini, ia meminta Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH untuk mengkoordinasikannya dengan BPS dan TNP2K.

Kemudian, ia juga meminta agar dalam percepatan penurunan kemiskinan itu dipenuhi komitmen anggarannya. Dimana sesuai kajian dan studi banding para staf ahli, untuk program bedah rumah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 7,5 juta per unit. Gubernur meminta supaya angka minimal yang dibutuhkan untuk bedah rumah itu dipastikan angka minimalnya. Sehingga indikator kemiskinan yang terkait dengan perumahan bisa hilang dengan program bedah rumah tersebut.

Untuk program bedah rumah ini, pada tahun 2014 ini Pemprov NTB mengalokasikan sebesar Pp 20 miliar untuk perbaikan 1.000 unit rumah tak layak huni. Program tersebut merupakan pembangunan baru yang dilaksanakan oleh Dinas PU NTB. Masing-masing unit rumah tak layak huni dialokasikan  anggaran Rp 20 juta. Pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan.

Terkait dengan program bedah rumah ini, ke depan ia mengharapkan sistem yang digunakan dengan melibatkan masyarakat. Sistem yang dijalankan saat ini melalui pihak ketiga dinilai membuat pemilik rumah dan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton.

“Menurut saya, kalau ingin masyarakat menyadari bahwa bantuan pemerintah adalah dorongan bagi mereka. Kita ingin menghidupkan kohesivitas sosial maka pola stimulan, pola pelibatan masyarakat yang harus dilakukan. Kecuali ada keadaan yang memang tak bisa kecuali pemerintah. Mungkin stimulan itu 80 persen, 20 persen dibangunkan baru. Yang penting semua perencanaan baik dan kita monitor hasilnya pun nyata, tidak ada mark up dan segala macam,”ujarnya.

Selanjutnya, dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan, ia meminta Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pemda kabupaten/kota terkait dengan target penurunan kemiskinan setiap tahun segera diperbaharui. Terkait dengan hal ini, gubernur menugaskan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si untuk melaksanakannya. Dalam pengentasan kemiskinan, pemprov menawarkan sharing anggaran dengan kabupaten/kota masing-masing 50 persen. (Suara NTB)