Inspektorat NTB Telusuri Proyek Pijar dan MBC

Lembaga auditor internal, Inspektorat NTB memastikan akan turun tangan menelusuri penggunaan anggaran pada  dua  proyek Unit Penyangga Pemasaran (UPP) di NTB. Ini terkait dengan indikasi tidak efektifnya dua UPP dimaksud, yakni program Pijar (Sapi Jagung Rumput Laut) dan Meat Business Center (MBC).   

Dua program ini yang sebenarnya dihajatkan untuk mensupport program lain di SKPD ini, tidak berjalan efektif, meski anggaran dari pemerintah  sudah digelontorkan tidak kecil. ‘’Kami akan telusuri ke lapangan, sumber anggarannya dari mana, apakah dari APBN atau APBD,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, M.Agus Patria, SH, MH menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (30/9/2014).

Jika sumber anggarannya dari APBD, maka akan menjadi domain pihaknya untuk melakukan audit. “Apalagi jika ini menjadi perhatian masyarakat dan disorot media, akan kami prioritaskan untuk ditelusuri,” kata Agus.

Langkah awal dengan menyampaikan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. Apapun hasilnya, akan disampaikan kembali ke gubernur sebagai laporan kepada kepala daerah.

Dibeberkan Agus Patria, pada dasarnya, untuk dua program tersebut sudah  jadi bagian dalam pemeriksaan reguler pihaknya, khusus untuk sumber anggaran APBD NTB. 

Seperti halnya Pijar, yang merupakan program integrasi dengan  SKPD lain yang terkait, seperti  Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Kantor Pijar yang bermarkas di Jalan Langko Mataram itu, merupakan pengelola hasil atau produk UKM dari instansi terkait dimaksud. 

Namun ketika ada informasi lain, terkait dengan tidak efektifnya program yang sudah dilaksanakan, maka pihaknya akan menelusuri. Termasuk mengecek kemungkinan ada pengadaan alat pengolahan.

Demikian juga dengan MBC, yang juga tengah menjadi sorotan, karena kegiatannya tak maksimal, sehingga alat pengolahan daging yang disiapkan tidak berfungsi. ‘’Kalau ada pengadaan alat dari dua program ini yang mangkrak, sangat disayangkan. Ini berarti tidak sesuai tujuan peruntukannya. Berarti ini masalah,’’ tegasnya.

Ke depan proses penelusuran melalui audit ke dua lembaga itu, akan disampaikan ke publik jika ada hasilnya. (Suara NTB)