DPRD NTB Pesimis Proyek Fisik Tuntas Tepat Waktu

 

Rendahnya serapan fisik APBD 2014 mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD NTB. Dewan menilai, soal rendahnya serapan fisik anggaran pasti akan  berimplikasi terhadap molornya pengerjaan proyek-proyek fisik yang dianggarkan dalam APBD NTB 2014.  “Ini setiap tahun terjadi berulang kali. Ini penyakit akut pemerintah,” kata Anggota DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi ketika diminta tanggapannya, Kamis (2/10/2014).

Menurut Ruslan, rendahnya serapan fisik karena ada ketakutan dan  kehati-hatian untuk mempertahankan persepsi publik terkait dengan pengelolaan keuangan Pemprov NTB yang selalu mendapatkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) tuga tahun berturut-turut.

Mestinya, kata politisi PDI Perjuangan ini, predikat WTP yang diperoleh paralel dengan kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran. Atau minimal ada peningkatan kinerja SKPD tiap tahun dengan indikator meningkatnya serapan anggaran.

Untuk itu, supaya penyakit akut tersebut tidak terjadi berulang-ulang, ia mengharapkan Pemprov NTB untuk berinisiatif meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk melakukan audit kinerja. Dengan audit kinerja itulah maka akan bisa dilihat komposisi, kompetensi dan struktur SKPD yang ada di NTB untuk selanjutnya dilakukan evaluasi.

Ruslan menilai, rendahnya serapan anggaran disebabkan penempatan pimpinan SKPD yang tidak berdasarkan kompetensi. ‘’Itu salah satu sebab. Kalau dilakukan audit forensik terus sampai kinerjanya, saya kira, kalau saya akan lakukan uji kompetensi lagi kepada mereka-mereka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,’’ katanya.

Diungkapkan, gubernur sudah berulang kali menyarankan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk menyiapkan perencanaan lelang untuk proyek fisik jauh-jauh sebelumnya. Bahkan, sampai triwulan pertama, perencanaan lelang harus sudah tuntas sehingga dapat segera dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Namun, sering ditemukan, pengajuan lelang bisa sampai bulan Juni.

Padahal, menurut mantan Sekretaris Komisi I Bidang Aparatur dan Pemerintahan ini, APBD 2014 sudah diketok tepat waktu, yakni sebelum tahun anggaran 2014. Bahkan, katanya, tidak pernah DPRD NTB mengetok APBD melewati waktu yang sudah ditentukan.

‘’Tapi apa yang salah dan keliru? Saya rasa ini perlu ada dilakukan sebuah audit kinerja, itulah salah satu solusinya. Lalu kita bisa menjustment orang ini mampu di sini atau tidak,’’ imbuhnya.

Ruslan menilai uji kompetensi yang dilakukan Pemprov untuk menjaring pejabat struktural eselon II dan III selama ini sebagai uji kompetensi yang belum optimal. “Tidak berdasarkan the right man on the  right place, on the right job,’’ katanya.

Akibat serapan fisik yang masih rendah itu, Ruslan pesimis proyek-proyek fisik seperti Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dasan Cermen dapat tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ia menyayangkan target-target pengerjaan proyek fisik yang sudah dicanangkan gubernur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat selalu molor.

Ia menceritakan, dulunya RSUP Dasan Cermen ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2013. Namun ternyata molor sampai saat ini karena ada sejumlah fasilitas yang harus dibangun. Tahun inipun, lanjutnya, pembangunan sejumlah fasilitas terancam molor lagi jika melihar progres pembangunan sampai triwulan III ini yang masih jauh di bawah target. Untuk itu, pada tahun 2015 mendatang DPRD akan mempertimbangkan pengalokasian anggaran bagi proyek-proyek yang sering molor. (Suara NTB)