Gubernur NTB Kecewa Serapan Anggaran SKPD Rendah

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi (tengah) didampingi Wagub  NTB
H. Muh. Amin, SH, MSi, (paling kiri) dan Sekda NTB H. Muhammad Nur, 
saat memimpin rapat evaluasi  SKPD lingkup Pemprov NTB,
Senin (13/10/2014)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan penganggarannya dalam APBD Perubahan 2014. Pasalnya, serapan atau realisasi anggaran baik fisik dan keuangan masih jauh di bawah target.

Bahkan, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serapan anggaran sampai saat ini, masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Informasi yang  dihimpun Suara NTB, gubernur meluapkan kekecawannya dengan meninggalkan Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar tertutup itu. Gubernur hanya beberapa puluh menit memberikan pengarahan, selanjutnya meninggalkan Ruang Rapat Utama (RRU) menuju kegiatan lainnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, gubernur dan dirinya sangat kecewa dengan serapan anggaran yang masih jauh di bawah target itu. Untuk itu, pimpinan SKPD dituntut atau diminta komitmennya untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka jabatan pimpinan SKPD yang serapannya rendah akan menjadi taruhan.

‘’Rapat pimpinan ini merupakan kegiatan rutin, evaluasi program SKPD. Serapannya belum mencapai target baik keuangan dan fisik. Hanya saja Pak Gubernur dan termasuk saya kecewa dengan realisasi yang masih  rendah, belum mencapai target,’’ ujar Amin di ruang kerjanya, Senin (13/10/2014).

Dikatakan, serapan anggaran yang belum mencapai target itu tentu ada korelasinya dengan kinerja pimpinan SKPD.  Sehingga, dalam rapim itu, gubernur menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD agar dapat menuntaskan serapan anggaran dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

‘’Pak Gubernur menginstruksikan termasuk saya meminta komitmen seluruh pimpinan SKPD dalam waktu dua bulan ini harus capai target. Kalau tidak, akan ada evaluasi terhadap kinerja. Ada konsekuensi-konsekuensi, ini harus menjadi perhatian terpenting,’’ tegasnya.

Amin mengungkapkan, setelah rapim ditinggalkan gubernur, dirinya langsung memanggil seluruh asisten dan pimpinan SKPD yang serapan anggarannya masih rendah di ruang kerjanya. Pimpinan SKPD yang dipanggil adalah SKPD yang memperoleh anggaran cukup besar, yang mempengaruhi serapan SKPD lainnya jika serapan anggaran mereka rendah.

Sejumlah persoalan yang dihadapi terkait dengan rendahnya serapan anggaran SKPD itu antara lain pemaketan program dan metode pengadaan barang/jasa yang belum tepat. Kemudian, desain yang belum siap sehingga terlambat proses lelang. Selanjutnya, SDM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan di SKPD belum memadai. Serta, monitoring dan evaluasi di tingkat SKPD belum berjalan sepenuhnya.

‘’Ada beberapa permasalahan, diantaranya SDM PPK hanya menumpuk di Dinas PU, tidak menyebar di SKPD lain. Ada indikasi bahwa aparatur tidak mau menjadi PPK. Bahkan begitu diikutsertakan sertifikasi, dia mengisi supaya tak lulus jadi PPK,’’ jelasnya. Mestinya, jika profesional, lanjut Amin, seorang PPK tak perlu takut.

Meskipun serapan anggaran masih rendah, namun katanya, SKPD yang mempunyai anggaran cukup besar itu optimis bisa mencapai target yang ditentukan pada 15 Desember mendatang. Pimpinan SKPD diminta untuk rajin mengevaluasi capaian atau progres kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga, pekerjaan yang sedang dilakukan terus terpantau progresnya setiap hari, minggu dan bulan.

‘’Desember nanti harus tuntas semuanya. Pak Gubernur kecewa, maka kekecewaan itu harus dijawab dengan bekerja, sesuai dengan target. Jika tidak maka jabatan (Kepala SKPD) taruhannya. Tak usah berargumentasi yang tak argumentatif. Pekerjaan yang rutin saja begini apalagi yang inovasi. Makanya kita tuntut komitmennya pimpinan SKPD,”tandasnya.

Data yang diperoleh, realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 10 Oktober adalah 57,51 persen untuk keuangan dari target akhir Oktober 80 persen. Sedangkan untuk progres fisik sebesar 65,38 persen dari target akhir Oktober sebesar 82 persen. Sementara, realisasi keuangan dan fisik di bulan yang sama pada tahun 2013 adalah 73,48 persen untuk realisasi keuangan dan 77 persen untuk realisasi fisik.

Alokasi APBD NTB tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp 2,897 miliar lebih dengan rincian belanja langsung Rp 1,698 miliar, realisasinya baru 67,46 persen dan belanja tidak langsung Rp 1,199 miliar lebih, realisasinya baru 43,42 persen. Belanja langsung itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 96 miliar lebih dengan realisasi 54,32 persen,  belanja barang dan jasa Rp 592,128 miliar dengan realisasi 54,32 persen dan belanja modal Rp 510,994 miliar dengan realisasi 37,52 persen.

Sementara itu, terkait dengan proses lelang sampai dengan 10 Oktober 2014, jumlah paket lelang sebanyak 289 paket dengan pagu Rp 573,731 miliar. Yang sudah selesai lelang sebanyak 270 paket dengan pagu Rp 491,925 miliar. Kemudian yang sedang dalam proses lelang sebanyak 19 paket dengan pagu Rp 42,919 miliar.

Data serapan fisik per 13 Oktober 2014, satu SKPD yakni Kantor Penghubung yang serapannya di bawah 60 persen yakni baru mencapai 54,31 persen. Kemudian 23 SKPD serapan fisiknya antara 60-70 persen serta 20 SKPD serapan fisiknya di atas 70 persen. Target serapan fisik sampai 31 Oktober sebesar 82 persen.

Sementara itu, dari sisi serapan keuangan sampai 10 Oktober 2014, rata-rata mencapai 57,51 persen dari target 80 persen per 31 Oktober 2014. Sebanyak 18 SKPD serapannya di bawah 60 persen, 20 SKPD serapannya antara 60-70 persen dan 6 SKPD serapannya di atas 70 persen. (Suara NTB)