Lahan Kawasan Wisata di Loteng Dikuasai ‘’Broker’’ Berkedok Investor

Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT, SH

Banyaknya tanah di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya di wilayah selatan yang dikuasai broker tanah berkedok investor, diakui membawa dampak buruk bagi pengembangan pariwisata di daerah ini. Karena tanah yang seharusnya dikembangkan untuk bisa mendorong perkembangan pariwisata justru dibiarkan telantar oleh pemiliknya.

Akibatnya, sektor pariwisata tidak kunjung berkembang. Imbasnya, pengentasan kemiskinan yang menjadi target pemerintah daerah berjalan lamban. Terkait hal itu, Pemkab Loteng pun meminta Pemprov NTB untuk ikut bertanggung jawab. Karena banyak broker tanah yang masuk ke Loteng, juga tidak lepas dari peran serta pemerintah provinsi sendiri.

Salah satu kawasan di Lombok Tengah yang masih bermasalah.
Bahkan, kasus tanah yang diklaim dimiliki Bambang W. Soeharto 

Hal itu diungkapkan, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT,  Jumat (10/10/2014) dihubungi usai senam pagi di lapangan PSLT Praya. Bupati mengakui kalau para broker tanah berkedok investor tersebut juga bisa masuk karena ada andil dari pemerintah provinsi. Pasalnya yang bisa mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) itu dari pemerintah provinsi.

Dengan kata lain, ketika muncul banyak broker yang berkedok investor menguasai lahan, maka pemerintah provinsi juga harus ikut membantu. Menyelesaikan persoalan tersebut. “Jadi kita minta pihak-pihak berwenang dalam hal ini, terutama pemerintah provinsi untuk ikut

menyikapi persoalan ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kalau yang menjadi alasan bagi investor belum berinvestasi karena kondisi infrastruktur pendukung yang belum siap, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Pasalnya, instruktur berupa jalan, air dan listrik sebenarnya sudah siap. Tinggal sekarang kemauan dari investor itu sendiri untuk berinvestasi. ‘’Masalah insfrastruktur tidak perlu dipersoalkan. Semua sudah siap,’’ tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak para investor yang sudah membebaskan lahan-lahan di kawasan wisata Loteng segera melakukan pembangunan. Jika tidak, pihaknya sudah menyiapkan rencana aksi untuk mengambil alih kembali lahan-lahan yang ditelantarkan tersebut. Lantaran sudah begitu lama ditelantarkan oleh pemiliknya.

Pasalnya, kalau lahan-lahan tersebut semakin lama ditelantarkan maka yang rugi jelas masyarakat Loteng secara umumnya. Karena akibat tanah yang banyak dikuasai oleh broker, membuat calon-calon investor lain yang justru lebih mampu untuk mengembangkan kawasan wisata Loteng tidak bisa masuk.

Akibatnya, pariwisata tidak bisa berkembang dan kemiskinan bakal semakin lama terjadi. “Kalau memang tidak mampu mengembangkan lahan-lahan di kawasan wisata, sebaiknya para broker angkat kaki saja dari Loteng. Berikan kesempatan bagi investor lain yang lebih serius untuk membangun,’’ tandasnya.

Karena yang dibutuhkan dunia pariwisata Loteng ialah investor yang benar-benar investor. Yang punya kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan pariwisata Loteng. Bukannya broker-broker tanah yang tidak jelas tujuan dan arah pengembangannnya.  ‘’ Yang kita butuhkan itu investor benaran. Bukan broker tanah. Jadi tidak mampu mengembangkan pariwisata, sebaiknya segera pergi dari Loteng,’’ tegasnya. (Suara NTB)