Tolak Kirim Pasir ke Bali, Walhi NTB Dukung Langkah Pemkab Lobar

 Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mendukung penuh keputusan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr H, Zaini Arony, menolak permintaan pengiriman galian pasir ke Bali untuk kebutuhan reklamasi Teluk Benoa. Karena jika dibiarkan dikeruk, dikhawatirkan Pulau  Lombok dan Lobar khususnya akan terancam tenggelam. 

‘’Karena hal ini menyangkut keselamatan lingkungan di NTB sendiri,’’ ungkap Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, MH, saat dikonfirmasi, Selasa (5/8).

Dijelaskan, sikap tegas ini seharusnya diikuti kabupaten dan kota lain di NTB ini. seperti Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur (Lotim) yang memiliki daerah galian.  Seharusnya, kata Murdani, tidak saja bupati memiliki sikap tegas melarang pengiriman galian C atau pasir ke luar, khususnya ke Bali.

Gubernur juga harus memiliki sikap yang sama, sehingga bisa menerbitkan aturan berupa Peraturan Gubernur (pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperkuat sikap tegas bupati.

‘’Misalnya ada pengusaha mengirim pasir yang akan ditindak tegas, memerlukan aturan  untuk bisa lebih memperkuat. Karena itu, kami mendorong agar bupati membuat Perbup pelarangan pengiriman pasir itu,” tegasnya.

Besar harapannya agar bupati lain meniru sikap Bupati Lobar, karena jika diizinkan mengeruk lingkungan pantai dan laut lalu dikirim ke luar daerah, dikhawatirkan pulau-pulau yang ada di Lombok akan tenggelam, karena tergerus.

Ia menambahkan, informasi Bali ingin mengambil pasir di daerah NTB sudah setahun lalu beredar. Bahkan Pemprov Bali ingin merancang kerjasama dengan Pemprov NTB dan kabupaten/kotanya untuk mengambil pasir.

 Sebelumnya, Bupati Lobar H. Zaini Arony menegaskan, Pemkab Lobar telah mengambil keputusan resmi menolak permintaan salah satu perusahaan dari Bali yang menawarkan pembelian material pasir untuk keperluan reklamasi Teluk Benoa Bali. Keputusan ini diambil berdasarkan aturan tak memperbolehkan pengerukan pasir pantai, laut dan dari aspek ekolologi serta lingkungan.

 Untuk mengantisipasi adanya kegiatan pengiriman secara ilegal yang mungkin saja terjadi, Pemda kata Bupati telah bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan di laut.(Suara NTB)