Bupati Lobar Akui Penempatan Pejabat Belum Sesuai Disiplin Ilmu dan Keahlian

Bupati Lobar H. Zaini Arony mengambil sumpah pejabat eselon III
dan IV yang dimutasi di Bencingah Kantor Bupati Lobar, 
Senin (3/11/2014)

Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony memutasi sebanyak 107 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Lobar, Senin (3/11/2014). Dalam mutasi ini, puluhan pejabat dapat promosi dan digeser setingkat.  Dalam kesempatan ini, Bupati menekankan agar para pejabat tidak banyak omong, namun bekerja seperti semangat kabinet kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tidak hanya itu, ungkapnya, penempatan pejabat belum tuntas 100 persen sesuai keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki pejabat. Namun masih banyak yang belum sesuai keahlian akan diupayakan untuk ditempatkan agar sesuai. “Sebelumnya dimutasi pejabat eselon II, berlanjut ke eselon III dan IV, berlanjut lagi mutasi ini,” terangnya.

Mutasi jelas bupati, merupakan satu bagian dari upaya penyegaran kalangan pejabat sekaligus memberi peningkatan kinerja. Karena itu ada pejabat yang promosi, dan ada yang digeser selevel dan ada juga yang disanksi.

Ketua DPD Golkar NTB ini tidak menampik munculnya pertanyaan di benak beberapa pejabat, karena sering terkena mutasi. Menurutnya, seringnya dilakukan pergeseran, karena ada beberapa kemungkinan, yakni pejabat terkait pintar dan cerdas, sehingga diperlukan di dinas lain. ’’Sebaliknya, pejabat itu kurang cocok di posisinya, sehingga digeser. Kalau tidak cocok juga pada posisi yang ditempati maka tidak tahu lagi,”terangnya.

Ditegaskannya, mutasi yang dilakukan atas dasar kajian mendalam dari tim penilai yang diketuai Wakil Bupati Lobar. Menurutnya, sejumlah aspek yang dinilai dalam mutasi ini, aspek pengalaman kerja dan keilmuan yang dimiliki. Diakuinya, sejauh ini penempatan pejabat belum sepenuhnya sesuai bidang keilmuan, namun ke depan akan diupayakan agar sesuai dengan posisi jabatan dengan keahlian dan kelimuan yang dimiliki.

Ia mengingatkan agar kepala dinas mengawasi ketat kinerja bawahannya dan bekerja secara tim, agar program berjalan dengan baik. Ia menekankan agar meniru semangat kabinet yang dibentuk presiden baru menjabat. Karena aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) memungkinkan pejabat yang tidak bekerja sebulan bisa ditarik lagi.

Ia juga menekankan agar pejabat di semua SKPD memahami target RKP dan RPJMD. Selain itu, target untuk meraup WTP yang telah dua tahuhn diidamkan harus berupaya direalisasikan. “Jangan kesannya tidak peduli terhadap tanggung jawab,” ujarnya mengingatkan. (Suara NTB)