Bupati Lobar H. Zaini Arony Bantah Kantornya Digeledah KPK

Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony

 

Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mengklarifikasi pemberitaan terkait penggeledahan Kantor Bupati Lobar khususnya ruang kerjanya oleh KPK, Jumat (12/12/2014) lalu. Bupati membantah adanya aktivitas penggeledahan di ruanganya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ia menegaskan bahwa sejauh ini belum ada aktivitas itu (penggeledahan). Ia menyarankan seharusnya sebelum ada pemberitaan itu, perlu mengkonfirmasi pihak terkait baik itu di Pemda. ‘’Setidaknya harus ada klarifikasi dulu,’’ tukasnya Bupati.

Terpisah Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan, Jumat malam lalu yang disebutkan di media ada penggeledahan ia berada di rumah dinas yang persis di depan kantor bupati. Saat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda dan ada penggeledahan. Ia juga bertanya ke petugas Satpol PP yang saat itu berjaga juga menyatakan tidak ada aktivitas penggeledahan tersebut.

Ia juga berusaha membandingkan foto yang ada di koran, dengan ruang bupati tidak cocok karena di ruang bupati tidak ada layar komputer seperti di koran. Di belakang kursi, warna cat tidak putih dan tidak datar namun ada lekuk hiasannya. Berdasarkan pengelihatannya, hasil bertanya ke penjaga (Satpol PP) dan hasil pencocokan foto tersebut bahwa belum ada penggeledahan. “Saya ada di rumah,  antara jam 18.00 Wita sampai 22.00 Wita, tidak ada tanda-tanda aktivitas itu (penggeledahan),’’ tegasnya.

Terpisah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ketua Koalisi Masyarakat untuk Transparansi Anggaran (Kasta), Syamsul Hadi Idris, menyayangkan pemberitaan di Suara NTB tersebut karena dinilai belum akurat dan belum jelas kejadiannya. Apalagi hal ini terjadi ketika masyarakat Lobar sedang dalam kondisi kondusif. ‘’Khawatirnya informasi  ini  memancing reaksi spontan masyarakat,’’ katanya.

Ia meminta agar media mengklarifikasi pemberitaan ini.  Syamsul Hadi Idris berharap ke depan media yang juga punya fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat agar memberi edukasi dan pemberitaan yang akurat. (Suara NTB)