Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Terima DIPA 2015 Rp 11,5 Triliun

 

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menerima DIPA 
Tahun 2015 dari Presiden Joko Widodo 
di Istana Negara Jakarta, Senin (8/12/2014)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (8/12) kemarin. Total DIPA yang diterima NTB tahun 2015 sebesar Rp 11,5 triliun lebih.

Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si mengatakan, DIPA NTB tahun 2015 diterima langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dari Presiden Joko Widodo. “Pak Gubernur menerima  DIPA 2015 hari ini (kemarin, Red) di Istana Negara Jakarta.  Selesai ini, langsung di serahkan ke kabupaten/kota,” ujarnya ketika dikonfirmasi Senin (8/12) siang kemarin.

Penyerahan DIPA tahun 2015 kepada Satker vertikal kementerian lembaga, SKPD dekonsentrasi, SKPD dalam rangka tugas pembantuan, SKPD dalam rangka tugas bersama, Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota itu akan diupayakan sebelum tanggal 17 Desember ini.  

Disebutkan, total DIPA NTB tahun 2015 sebesar Rp 11,518 triliun lebih. Dengan rincian Pemprov NTB sebesar Rp 2,095 triliun lebih, Kabupaten Bima Rp 1,165 triliun lebih, Kabupaten Dompu Rp 755 miliar, Lombok Barat Rp 1,02 triliun. Kemudian Lombok Tengah Rp 1,309 triliun, Lombok Timur Rp 1,599 triliun, Kabupaten Sumbawa Rp 1,079 triliun, Kota Mataram Rp 814 miliar lebih, Kota Bima Rp 583 miliar lebih dan Sumbawa Barat Rp 497 miliar lebih.

DIPA Tahun 2015 untuk Pemprov NTB dan 10 pemda kabuaten/kota itu berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dana transfer lainnya dan dana desa.

Tahun 2014 lalu, transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 1,823 triliun dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota  sebesar Rp 8,632 triliun. Rinciannya,  dana transfer untuk 10 kabupaten/kota di NTB masing-masing Kota Mataram Rp 769 miliar lebih, Lombok Barat Rp 926 miliar, Lombok Tengah Rp 1,2 triliun lebih, Lombok Timur  Rp 1,4 triliun dan  KLU Rp 444 miliar. Kemudian Sumbawa Barat Rp 515 miliar lebih , Sumbawa Rp 992 miliar , Dompu Rp 689 miliar , Bima Rp 1,5 trilun , Kota Bima Rp 550 miliar. (Suara NTB)