HUT NTB Ke-56 Tahun 2014, ‘’Kita Bersatu NTB Maju’’

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Rabu tanggal 17 Desember 2014, Provinsi NTB genap berusia 56 tahun. Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke setengah abad lebih, tema yang diambil ‘’Kita Bersatu NTB Maju’’. Tema sederhana, namun sarat makna.

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  mengatakan, dipilihnya tagline ‘’Kita Bersatu NTB Maju’’ sebagai tema HUT NTB tahun 2014,  untuk menyatukan kembali semua potensi yang ada. Menyatukan potensi untuk mewujudkan kemajuan NTB.

Seperti diketahui bahwa tahun 2014 ini adalah tahun politik. Ada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Agenda politik nasional itu, berlangsung dengan aman di NTB. Meskipun demikian, agenda politik nasional itu pasti masih menyisakan ketegangan, sedikit keretakan  dan friksi-friksi di tengah-tengah masyarakat.

‘’Kita harapkan dengan mengangkat tema “Kita Bersatu NTB Maju” semakin menyatukan kita kembali. Jadi semangatnya adalah menyatukan semua potensi untuk kemajuan NTB. Upaya kita memperbaiki apa-apa yang mungkin ada sedikit keretakan  atau friksi-friksi di masyarakat sebagai efek langsung agenda politik nasional yang berturut-turut kita lakukan,’’ujar gubernur yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda NTB, Drs.Fathul Gani, M.Si.

Kemudian proses-proses usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dan Kota Samawa Rea (KSR) yang masih menyisakan ketidakpuasan, kecurigaan dan ketegangan. Diharapkan, dengan HUT NTB tahun ini dapat menyatukan kembali seluruh potensi yang ada dalam mewujudkan kemajuan rumah besar NTB di masa mendatang.

‘’Kita coba dengan moto ‘’Kita Bersatu NTB Maju’’, mengingatkan semangat persatuan kita untuk NTB ini adalah hal yang mutlak untuk mewujudkan NTB maju. Jadi semua hal, dinamika yang terjadi, persatuan harus tetap dijunjung tinggi. Kebersaudaraan kita, rumah besar kita. Kita mengajak untuk menghargai dan merawat NTB sebagai rumah kita bersama,’’ tegasnya.

Berbicara mengenai pembangunan berbagai sektor di NTB, secara umum berjalan lancar. Dalam bidang pengembangan sektor pariwisata misalnya. Gubernur mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota terus menerus bersinergi terutama dalam pembenahan destinasi wisata. Disamping itu, bersinergi dengan para pelaku wisata untuk memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan dalam memajukan sektor pariwisata NTB.

Menurut gubernur, sektor pariwisata adalah sektor yang penuh dengan tantangan. Sehingga semua pihak tak boleh cepat puas diri dan berleha-leha. Pasalnya, daerah lain di Indonesia juga terus bergerak membangun sektor pariwisata mereka. Bukan itu saja, kompetisi pariwisata dalam skala regional juga saat ini begitu ketat. Orang sudah tidak susah jika ingin ke Malaysia, Singapura, Thailand dan lainnya. Bahkan bisa jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan datang ke NTB.

‘’Jadi kita tidak boleh berleha-leha, semua pihak harus betul-betul memiliki semangat inovasi yang tak boleh berhenti dalam pariwiata itu,’’ tambahnya.

Begitu juga dengan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel. Menurut orang nomor satu di NTB itu, ia melihat hal itu adalah sebuah tantangan.

Sebagai destinasi wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), para pelaku wisata tak boleh hanya melihat bahwa wisata MICE dari pemerintah saja. Namun, potensi dari pihak swasta juga masih menjadi peluang yang besar untuk ditingkatkan. ‘’Masih banyak korporat-korporat besar, lembaga-lembaga non pemerintah. Yang paling  utama kerjasama dengan operator-operator mendatangkan wisatawan. Kemungkinan ada revisi terhadap surat edaran itu, namun harus dicari pasar-pasar baru. Pemerintah daerah posisinya berupaya memfasilitasi seluas-luasnya. Silahkan para pelaku wisata berinovasi, pemda akan memfasilitasi,”imbuhnya.

Gubernur menuturkan, jika dulu dalam mempromosikan pariwisata Lombok Sumbawa sebagai destinasi MICE. Para pelaku wisata di daerah ini melalui Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB meminta gubernur untuk menyurati seluruh kementerian/lembaga pusat bahkan Kedutaan Besar untuk membuat kegiatan di NTB. Bahkan surat itu ditembuskan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Nah, ketika ada tantangan surat edaran yang melarang instansi pemerintah menggelar pertemuan di hotel, maka pelaku wisata perlu berinovasi. Menyampaikan ide-ide yang bisa difasilitasi pemerintah daerah. ‘’Kami siap memfasilitasi itu. Pemerintah daerah apa yang perlu kita perjuangkan agar potensi penurunan  wisatawan ini bisa terkonpensasi dengan pasar-pasar baru yang kita buka. Ndak usah diratapi,’’ katanya.

Selain itu, gubernur meminta semua pelaku wisata di daerah ini bersinergi. Semua organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. ‘’Jangan sampai energi yang dimiliki dihabiskan untuk hal-hal yang tak bermanfaat seperti gontok-gontokan,’’ katanya mengingatkan.

Terkait dengan promosi wisata ke luar negeri, gubernur melihat sampai saat ini masih tak berlebihan. Menurutnya, promosi ke luar negeri cukup penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan mitra yang ada di luar negeri. Pasalnya, jika hubungan yang sudah dibangun, kemudian tak dipelihara maka kemungkinan mitra luar negeri itu akan mencari mitra yang lain.

Karena bisnis pariwisata adalah bisnis yang dinamis sehingga perlu membangun komunikasi secara langsung. Dengan cara mendatangi mitra tersebut untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Pasalnya, komunikasi secara tidak langsung saja tak cukup.

“Itu tak cukup dengan komunikasi tetapi juga langsung bertemu, diskusi dan sebagainya. Jadi face to face penting dalam pariwisata. Karena itu industri jasa, ada persahabatan juga. Promosi ke luar negeri menurut saya masih proporsional di banding daerah-daerah lain,”katanya.

Hasil promosi ke luar negeri itu, lanjut gubernur tak bisa langsung dilihat hasilnya begitu pulang ke tanah air. Hasilnya bisa dilihat dalam jangka waktu enam atau satu tahun mendatang. Pasalnya, rencana kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tertentu sudah direncanakan jauh sebelumnya.

Sementara itu, mengenai mahalnya harga tiket ke Lombok maupun Sumbawa juga dirasakan gubernur jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia seperti Bali. Terkait dengan hal ini, dirinya sudah berkomunikasi dengan Direksi Garuda Airlines, Menteri BUMN bahkan Menko Perekonomian.

Menurutnya, hal ini adalah tantangan yang perlu ada inovasi dari pelaku wisata baik PHRI maupun BPPD agar lebih intens lagi berkomunikasi dengan maskapai penerbangan. ‘’Kalau bisa dibuat paket dengan maskapai tertentu. Ini yang perlu  inovasi, kita hanya memfasilitasi saja,’’ ujarnya. (Suara NTB)