Juara Pertama Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Terima Penghargaan dari Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla

Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan juara 1 nasional
Keterbukaan Informasi Publik pada Gubernur NTB
TGH. M. Zainul Majdi di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 56 tanggal 17 Desember ini, NTB mendapat kado istimewa dari pemerintah pusat. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima penghargaan bergengsi sebagai daerah yang menjadi juara pertama keterbukaan informasi publik dari Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi, menjelaskan, capaian prestasi Pemprov NTB ini tidak lepas dari komitmen gubernur dan jajaran Pemprov NTB dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Hal ini ditandai dengan penyampaian informasi yang wajib diumumkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui website ataupun media lainnya.

Selain itu, penyiapan informasi yang wajib disediakan serta memenuhi dan menyiapkan proses pelayanan para pemohon informasi, antara lain dengan memanfaatkan mekanisme Sistem Informasi Publik-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID).

Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan pemeringkatan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik. Pada tahun 2014 ini, kriteria badan publik yang dinilai bertambah. Jika pada tahun sebelumnya terdapat lima kelompok badan publik yaitu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan partai politik. Maka, di tahun ini ada penambahan satu kelompok badan publik yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam pemeringkatan tahun ini dilakukan pola penilaian self assessment yang kemudian dilakukan visitasi atas 10 peringkat tertinggi.

Ditegaskannya, jika apa yang diraih ini menjadi motivasi bagi seluruh stakeholders dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di NTB. Apalagi, ujarnya, hak tahu masyarakat merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Hal ini, sejalan dengan arahan Gubernur NTB agar seluruh stakeholders memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat.

Selain itu, ujarnya, penghargaan yang diperoleh ini merupakan kado manis bagi NTB menjelang peringatan HUT-nya yang ke 56 tanggal 17 Desember mendatang. Ini membuktikan, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di NTB sudah berjalan dengan baik.

Pemprov NTB, ujarnya, pada tahun 2012 dan 2013 stagnan berada di peringkat ke-6. Sementara pada tahun ini berhasil meraih peringkat pertama mengungguli provinsi yang lainnya, yakni Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diakuinya, dua tahun lalu, NTB melakukan studi banding ke Jawa Barat mengenai sistem pengelolaan keterbukaan informasi publik. Dari hasil studi banding tersebut, ujarnya, mampu diterapkan di NTB dan mampu mengalahkan Jawa Barat dari sisi penilaian keterbukaan informasi publik. ‘’Jadi studi banding perlu untuk belajar. Ini jadi sebuah bukti, jika hasil studi banding yang kita lakukan mampu meraih prestasi membanggakan,’’ ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Sementara Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla dalam sambutannya, menyatakan pilihan atas sistem pemerintahan demokrasi mengharuskan terlaksananya transparansi dalam penyelenggaraan berbagai sendi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Transparansi ini pula yang akan mewujudkan akuntabilitas dari badan publik tersebut. Selain itu, wapres berharap keterbukaan informasi ini nantinya dapat terus dioptimalkan, sehingga mampu memberikan informasi yang baik dan cepat pada masyarakat. (*)