Bupati KSB Khawatir Keputusan Newmont Kontra Produktif

Bupati KSB KH. Zulkifli Muhadli

Keputusan PT Newmont Nusa Tenggaa (PTNNT) dan para pemegang saham mayoritasnya mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor yang telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di proyek pertambangan Batu Hijau kecamatan Sekongkang, memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan.

Tak terkecuali Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. Orang nomor satu di KSB ini khawatir, jika langkah hukum yang diambil Newmont tersebut akan menjadi kontra produktif dengan berbagai upaya komunikasi yang telah dijalani perusahaan bersama pusat selama ini.
“Saya sebenarnya sedikit khawatir jangan sampai pemerintah makin jauh (dengan kesepakatan yang sudah ada). Karena pusat beranggapan Newmont sudah ke arbitrase jadi yah adu kuat saja,” kata bupati di Taliwang Sumbawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Jika hal tersebut terjadi, bupati memastikan, KSB selaku daerah penghasil akan mengalami kesulitan dan paling dulu merasakan dampaknya. Dampak pertama yang akan dirasakan salah satunya dari sisi ketenagakerjaan, di mana ia pastikan seluruh perusahaan sub kontraktor (Subkont) yang selama ini menjadi mitra usaha PTNNT di proyek Batu Hijau akan merumahkan karyawannya secara massal. “Sekarang itu pihak bank datang ke saya mengeluh. Karena hampir seluruh karyawan Newmont itu punya utang dan sekarang telat membayar sejak dirumahkan,” ujar bupati.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, bupati menyatakan, dirinya akan segera menemui pemerintah pusat dan PTNNT guna menyampaikan agar keduanya segera mencari titik temu menuntaskan persoalan yang terjadi. Kepada pemerintah pusat, bupati secara khusus akan bertemu dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Dalam pertemuan itu bupati menyatakan satu hal yang akan disampaikannya yakni meminta agar persoalan PTNNT dapat dipisahkan dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab meski kedua perusahaan sama-sama memnita keringanan bea ekspor, namun di sisi lain persoalan yang dihadapi PTFI lebih rumit, karena dalam negosisasi turut pula meminta perpanjangan Kontrak Karya (KK).

“Yang ingin saya katakan kepada beliau jangan sampai karena Freeport masih jauh lantas Newmont juga tidak bisa selesai. Karena negosiasi Freeport masih sulit sebab mengaitkan dengan perpanjangan KK. Sementara Newmont nebengnya ke Freeport terkait MoU smelter. Dengan begitu kalau Freeport tidak selesai Newmont juga selesai. Makanya kalau ketemu Menko (Perekonomian) nanti, akan saya sampaikan agar beberapa hal antara Newmont dan Freeport dipisahkan,” papar bupati seraya menyatakan, jika pihaknya menjadwalkan bertemu Menko Perekonomian Senin pekan depan.

“Suratnya permohonan audiensi dengan Menko Perekonomian sedang disiapkan. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan saya bisa bertemu dengan beliau dan menyampaikan langsung semuanya,” harapnya.

Demikian pula kepada PTNNT, bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini menyebutkan, dirinya akan meminta agar terus melanjutkan proses pembicaraan yang telah dibangun bersama pemerintah pusat. Sementara terkait pengajuan gugatan ke arbitrase internasional, agar segera dicabut setelah kesepakatan dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan polemik larangan ekspor tersebut. “Sebelumnya sudah saya sampaikan ke pak Rahmat (perwakilan Newmont) agar segera dicabut saja gugatan arbitrase itu kalau sudah ada titik temu karena hanya akan menghabiskan energi saja,” timpalnya.

Secara umum lanjut Kyai Zul apapun kemudian pangkal dari penyelesaian persoalan pertambang itu, apakah PTNNT nantinya akan tetap bertahan di proyek Batu Hijau atau tidak, Pemda KSB tidak  mempersoalkannya. Sebab yang terpenting saat ini kegiatan pertambangan di kecamatan Sekongkang yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat KSB itu dapat segera kembali stabil seperti sedia kala. “Tidak masalah apa Newmont kembali atau diganti. Yang penting segera stabil saja operasinya,” imbuhnya.(suara ntb)