Tuntaskan Terminal Haji BIL, Pemprov NTB akan Bertemu Khusus dengan Kepolisian

PEMPROV NTB akan terus berikhtiar untuk menuntaskan proyek terminal haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL). Proses pembangunan gedung utama terminal haji/TKI di BIL saat ini terhenti karena pengerjaan proyek tersebut diduga menyimpang dan kini kasusnya sedang diproses Polda NTB. Terkait dengan keberlangsungan atau penuntasan pembangunan terminal haji/TKI itu, Pemprov NTB akan melakukan pertemuan khusus dengan kepolisian.

“Kita memang berikhtiar untuk menuntaskan tetapi saya kemarin sudah merencanakan dengan dinas terkait untuk kita melakukan pertemuan khusus termasuk dengan pihak kepolisian. Karena ini salah satunya adalah sudah masuk ke ranah penyelidikan. Jadi kita juga berhati-hati, karena menyangkut institusi penegak hukum,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ditemui usai menghadiri sidang paripurna di DPRD NTB, Senin (7/7/2014).

Pertemuan khusus dengan pihak kepolisian itu untuk memastikan mana lokasi yang tak bisa dilakukan kegiatan pembangunan dan mana lokasi di sekitar proyek itu yang masih dalam status quo. Menurutnya, hal ini harus jelas sehingga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan terminal haji sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, pertemuan khusus dengan kepolisian itu juga untuk memastikan supaya lokasi proyek tidak muncul gangguan dari masyarakat sekitar. Pasalnya, menurut laporan yang ia terima bahwa masih ada gangguan-gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji.

‘’Jadi kita tidak bisa melihat berdiri sendiri persoalan ini. Jadi harus komprehensif, kita memaksakan untuk harus kita bangun tetapi ada kaitannya dengan hukum, ini yang kami tunggu dari pihak kepolisian. Insya Allah dalam waktu dekat kami laksanakan pertemuan khusus untuk hal ini. Termasuk juga memberikan kepastian bahwa di sana ketika dikerjakan ada kepastian keamanan, itu juga yang kami akan bicarakan dengan pihak kepolisian. Bagaimana orang bisa bekerja kalau terus diganggu. Jadi tidak sederhana itu dan ini juga menjadi tanggung jawab eksekutif untuk segera kami koordinasikan dengan pihak lain,”tandasnya.

Sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2014, Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Nurani Rakyat DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM meminta Pemprov NTB menuntaskan penyelesaian pembangunan terminal haji BIL dengan terlebih dahulu mendapatkan kejelasan status hukum pembangunan gedung induk terminal haji yang saat ini dalam penyelidikan Polda NTB. 

Fraksinya meminta agar Pemprov NTB melakukan penyempurnaan desain dan menghitung ulang segala kebutuhan biaya pembangunan dari gedung terminal haji tersebut. Termasuk penganggaran terhadap biaya-biaya yang ikut memperhatikan fasilitas norma-norma keselamatan dan kesehatan ketika gedung tersebut dioperasikan paling lambat 2015 mendatang. (suara ntb)