Pemprov NTB Targetkan Penurunan Kemiskinan 11 Persen

Sekretaris Bappeda NTB Yusron Hadi

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Maret 2014, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 820.818 orang atau  17,24 persen dari seluruh populasi penduduk di daerah ini. Sesuai dengan RPJMD 2013-2018, NTB mengupayakan terjadi penurunan sebesar 2 persen per tahun. Sehingga, ditargetkan jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2018 mendatang tersisa tinggal  11 persen.

“Kita terus berupaya menekan angka kemiskinan kita dari 24 persen lebih tahun 2008 kemudian turun menjadi 17,25 persen pada Maret 2014. Targetnya kemudian sesuai dengan RPJMD 2013-2018 terjadi penurunan sekitar 2 persen pertahun. Sehingga pada 2018 kita bisa mencapai angka (sisa angka kemiskinan) jadi  11-12 persen,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/7/2014) .

Dijelaskan, pada RPJMD NTB 2008-2013, pemerintah daerah berhasil menurunkan  angka kemiskinan sebesar 7 poin lebih dari 24 persen pada 2008 menjadi 17,24  persen  pada Maret 2014. ‘’Maka empat tahun ke depan insya Allah kita optimis pada kisaran 11-12 persen jatuhnya. Sesuai dengan tren penurunan kemarin dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui empat  kluster upaya pengentasan kemiskinan,’’ jelasnya.

Yusron mengatakan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam pengentasan kemiskinan empat tahun mendatang melalui industrialisasi produk-produk unggulan daerah seperti sapi, jagung dan rumput laut (Pijar). Dengan industrialisasi produk unggulan daerah itu, diharapkan membangkitkan kekuatan ekonomi baru di masyarakat. Selain upaya pemberdayaan, penguatan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

“Program industri olahan, perbaikan infrastruktur dasar akan terus diupayakan termasuk juga program pelayanan sosial dan  kesehatan terus ditingkatkan. Misalnya ada program terobosan aksi seribu hari kehidupan (Ashar) dalam peningkatan kualitas SDM,” tambahnya.

Ia mengatakan, pencapaian dalam menurunkan angka kemiskinan tak terlepas dari keberhasilan pemerintah kabupaten/kota karena menjadi ujung tombak di lapangan. Untuk itu, Pemprov NTB, katanya akan terus membangun kerjasama dan kesepakatan melalui sinergi program pembangunan yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan.

Yusron mengatakan  sejak perencanaan pembangunan dilakukan perumusan bersama program-program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Dari situ, lanjutnya, akan jelas mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Diungkapkan, dua tahun terkahir pemerintah daerah mendapatkan penghargaan dalam bidang Millenium Development Goals (MDG’s) salah satu indikatornya adalah masalah kemiskinan dan SDM. Namun, katanya, penghargaan tersebut tak lantas membuat terlena karena masih banyak PR yang harus dituntaskan terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, untuk tingkat kabupaten/kota, angka kemiskinan yang paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara karena termasuk daerah pemekaran baru. Sementara itu, untuk Kota Mataram dan Kota Bima angka kemiskinannya relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya di NTB.

Kaitan dengan itu, kata Yusron, intervensi program/kegiatan pemerintah provinsi  juga disesuaikan. ‘’Kalau daerahnya lebih banyak persentase kemiskinan tentu perencanaan kita pada daerah-daerah itu. Kita alokasikan progran kegiatan yang lebih kepada daerah itu. Pemerintah provinsi sesuai kewenangannya melakukan aktivitas program sosial, ekonomi dan infrastruktur yang memadai,’’tandasnya. (suara ntb)