Gubernur NTB, KEK Mandalika di Luar Lahan Bermasalah 135 Hektar

Presiden Jokowi meninjau KEK Mandalika bersama Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, Jumat (20/10/2017)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang resmi ditetapkan oleh Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 Juni melalui PP No. 52 Tahun 2014, memiliki luas areal 1.035,67 hektar. Lahan seluas itu, semuanya sudah clear and clean sehingga masalah lahan sudah tidak menjadi hambatan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata itu.

Sementara itu, lahan seluas 135 hektar yang masih bermasalah atau belum clear, letaknya berada di luar KEK Mandalika. Untuk lahan 135 hektar ini, Pemprov NTB tetap mengupayakan agar tetap terintegrasi di dalam kawasan Mandalika Resort.

"Jadi, memang sudah ke luar. Saya juga sudah dapat itu PP Nomor 52 tahun 2014 menetapkan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan luasnya itu memang yang sudah clear and clean yang 1.035,67 hektar. Jadi memang di luar 135 hektar yang belum clear,’’ jelas Gubernur NTB  Dr. TGH.M. Zainul Majdi, di Mataram, Jumat (18/7/2014).

KEK Mandalika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP No. 52/2014 tersebut memiliki luas 1.035,67 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. KEK Mandalika memiliki batas, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuta, Desa Sukadane, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertak dan Desa Sengkol,

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Kuta, Teluk Serenting, dan Teluk Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Gubernur mengatakan, telah meminta SKPD terkait termasuk Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. HL. Gita Aryadi, M.Si untuk menyelesaikan dan membicarakan  persoalan lahan seluas 135 hektar itu. Termasuk membicarakannya dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan. ‘’Jadi 135 hektar ini juga kita selesaikan, termasuk Pak Asisten II

akan bicarakan supaya terintegrasi. Kalau bisa, KEK Mandalika terintegrasi dengan 135 hektar dengan yang sudah clear and clean itu, kan kawasannya bisa lebih bagus,’’ucap gubernur.

Zainul Majdi menambahkan, dengan keluarnya PP No. 52 tahun 2014 tentang KEK Mandalika maka  landasan yuridis untuk pengembangan kawasan Mandalika sudah ada.Tinggal membuat aturan-aturan di bawahnya seperti membentuk kelembagaan dan lainnya. ‘’Tinggal turunan-turunannya, kelembagaannya kita perkuat. Termasuk bagian partisipasi pemda di situ, artinya share pemda di dalam lembaga pengembangan Mandalika,’’imbuhnya.

Untuk progres pembangunan di kawasan itu, saat ini dilakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan sepanjang 4 km dengan lebar 90 meter. Gubernur mengatakan akan terus memantau update pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan ITDC selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah pusat mengelola kawasan Mandalika Resort.

Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. HL. Gita Aryadi, M.Si menjelaskan terkait lahan seluas  135 hektar yang belum clear, ITDC berharap lahan itu menjadi  bagian integral di dalam kawasan Mandalika Resort."Penyelesainnya nanti, itu yang sedang dibicarakan. Formula-formula itu sedang dirumuskan. Harapannya 135 hektar  itu bagian integral dalam kawasan Mandalika Resort. Sehingga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten diharapkan untuk menyelesaikan nanti bersama ITDC," katanya.

Gita mengatakan dalam waktu dekat ini, Dewan KEK nasional akan segera mensosialisasikan KEK Mandalika bersama KEK Tanjung Api- api dan KEK Morotai di Denpasar Bali. Setelah Mandalika secara resmi ditetapkan menjadi KEK, lanjutnya, maka akan dibentuk kelembagaannya berupa dewan kawasan di tingkat provinsi. Di mana, gubernur bertindak sebagai Ketua dan Bupati Lombok Tengah sebagai Wakil Ketua. Dewan kawasan ini nantinya akan disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres).

"Banyak sekali tugas-tugas administratif yang akan kita laksanakan untuk memberikan jaminan keamanan investasi. Nanti ada juga unsur pemerintah pusat. Ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres),’’ jelas Gita.(suara ntb)